| ||
| Keuangan dan Status Hukum Jamsostek dan Askes Harus Diperjelas KOMPAS.com Adapun kantor hukum independen (law firm) juga harus bisa memperjelas status hukum dan persoalan-persoalan hukum yang selama ini melilit di kedua BUMN tersebut. "Ini harus dilakukan sebelum Jamsostek dan Askes dialihkan menjadi Badan Penyelenggara ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| MA Duga Ada Politik Adu Domba Penegak Hukum KOMPAS.com JAKARTA, KOMPAS.com- Mahkamah Agung menengarai adanya intrik-intrik politik yang dimaksudkan untuk mengadu-domba antarpenegak hukum dalam kasus pemindahan sidang Wali Kota Semarang non-aktif Soemarmo. Politik adu domba itu dilakukan karena ada pihak ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| ||
| ICW: SP3 Sisminbakum kegagalan Kejagung Waspada Online JAKARTA - Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai penghentian kasus dugaan korupsi Sistem Administrasi Badan Hukum (Sisminbakum) yang menyeret mantan Menteri Kehakiman dan HAM Yusril Ihza Mahendra sebagai tersangka merupakan kegagalan Kejaksaan Agung ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| ICW: Seharusnya Kejagung Meja Hijaukan Kasus Sisminbakum Media Indonesia JAKARTA--MICOM: Penghentian perkara Sistem Administrasi Badan Hukum (Sisminbakum) dengan dua tersangka mantan Menteri Kehakiman dan HAM Yusril Ihza Mahendra dan pengusaha Hartono Tanusoedibyo oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) menuai banyak kritikan dari ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| Yusril, Fadel, dan Kejaksaan Padang Ekspres DALAM pekan ini, ada dua akrobat peristiwa hukum yang dipertontonkan kejaksaan. Yakni, penerbitan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) kasus korupsi Sistem Administrasi Badan Hukum (Sisminbakum) Rp 420 miliar dan dibukanya lagi penanganan kasus ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| Hakim Anggap LPSK Pengganggu hukumonline.com Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) masih dianggap sebelah mata oleh penegak hukum maupun para pegadil dalam proses penegakan hukum. Contohnya tatkala LPSK hadir di Pengadilan Negeri Bekasi yang menangani perkara kekerasan dalam rumah tangga ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| ICW Berencana Praperadilankan SP3 Sisminbakum hukumonline.com Kejaksaan Agung (Kejagung) telah menghentikan kasus korupsi biaya akses Sistem Administrasi Badan Hukum (Sisminbakum) yang melibatkan Yusril Ihza Mahendra, Hartono Tanoesudibyo, dan Ali Amran Djanah. Atas penghentian itu, ICW bersama Koalisi Masyarakat ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| Bahan Sekunder Bagi Profesi Hukum hukumonline.com Ketersediaan bahan dan sumber-sumber referensi sangat penting artinya bagi profesi hukum. Indeks menjadi salah satu pilihan. Anda pernah mencari artikel Hendra Tanu Atmaja berjudul Penyelesaian Sengketa Lagu atau Musik di Luar Pengadilan? Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| ||
| Yusril Anggap Enteng Gugatan Praperadilan ICW JPNN.com JAKARTA – Rencana Indonesia Corruption Watch (ICW) menggugat praperadilan SP3 (surat perintah penghentian penyidikan) kasus korupsi biaya akses Sistem Administrasi Badan Hukum (Sisminbakum) dianggap enteng oleh Yusril Ihza Mahendra. Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| Wamenkumham: Silakan Kritisi Grasi Corby Vivanews VIVAnews - Wakil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Denny Indrayana mempersilakan berbagai pihak untuk mengkritisi pemberian grasi oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kepada terpidana narkoba, Schapelle Leigh Corby. Namun dia memberi catatan, ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| Jangan Mimpi Hemat Energi kalau Tak Ada Aturan Jelas KOMPAS.com JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah seharusnya membuat aturan hukum yang jelas dan mengikat mengenai penghematan energi seiring imbauan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Imbauan semata diyakini tidak akan efektif untuk membuat masyarakat menghemat ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| Pengacara Gagal Bertemu Miranda Goeltom Hari Ini Metro TV News Metrotvnews.com, Jakarta: Hari kedua penahanan Miranda Swaray Goeltom di Rutan Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, kuasa hukum gagal bertemu kliennya karena tidak ada waktu kunjungan di hari Sabtu (2/6). Awalnya dua anggota kuasa hukum Miranda ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| Happy Salma Usul Bikin Satu Atap Perizinan Manggung JPNN.com Kita kan negara hukum. Semua masalah diselesaikan sesuai prosedur hukum lah," pinta Happy. Istri bangsawan Bali Tjokorda Bagus Dwi Santana ini menyindir ribetnya prosedur izin penyanyi luar negeri untuk manggung di Indonesia. Ke depan, Happy berharap ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| Jaksa Tumpul, Dari Asian Agri Hingga Pencurian Bambu Detikcom Jakarta Setelah 4 tahun mengusut, akhirnya Kejaksaan Agung (Kejagung) menghentikan kasus Sistem Administrasi Badan Hukum (Sisminbakum) karena tidak terbukti adanya bukti korupsi. Ketumpulan jaksa bukan kali ini saja tapi sudah berkali-kali di berbagai ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| KPK Bidik Tersangka Baru Cek Pelawat Koran Sindo Dalam pandangannya, publik berharap KPK bisa segera memperjelas konstruksi hukum kasus ini serta segera menuntaskannya. "KPK harus dapat menjadikan penahanan Miranda Goeltom sebagai pintu masuk membuka kotak pandora kasus korupsi," kata politikus ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| ||
| Inovasi dalam Perlindungan Lahan Pangan Metro TV News Demikian pula, Indonesia dikenal cukup lemah dalam melaksanakan penegakan hukum atas peraturan-peraturan yang ada. Contoh sederhana adalah penegakan hukum terhadap ketentuan pelanggaran peruntukan tanah dalam RT/RW masih agak sulit dipahami oleh ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| Buffon Bantah Terlibat Pengaturan Skor KOMPAS.com KOMPAS.com - Kuasa hukum penjaga gawang Juventus, Gianluigi Buffon menegaskan tidak ada bukti apapun yang mengaitkan kliennya dengan kegiatan judi ilegal apapun. Mario Valerio Corini, pengacara Buffon, kepada sejumlah media Italia mengatakan Buffon ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| ||
| 72 TKI Bebas dari Hukuman Mati Koran Sindo Juru Bicara dan Koordinator Advokasi Hukum dan Bantuan Litigasi Satgas TKI Humphrey Djemat mengatakan banyaknya jumlah TKI yang berhasil dibebaskan dari ancaman mati tidak terlepas dari upaya maksimal yang dilakukan pemerintah, termasuk upaya melalui ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| Bahaya, Asal Menetapkan Tersangka Pikiran Rakyat Banyak pejabat di daerah mengeluhkan perilaku penegak hukum di kepolisian dan kejaksaan yang memainkan penyidikan dengan menetapkan tersangka terlebih dulu. Sementara pembuktian dianggap urusan belakang. Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| Rancangan Manfaat Jaminan Kesehatan Dikritik hukumonline.com Jika hidup layak itu dikaitkan dengan hukum ketenagakerjaan, maka penghasilan harus mengacu upah minimum sebagaimana yang diterima kaum pekerja. "Jadi ketika seseorang, siapapun dia, baik itu fakir miskin atau orang tidak mampu, ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| Miranda Bisa Jadi "Justice Collaborator" KOMPAS.com Demikian diungkapkan mantan anggota Komisi III DPR bidang hukum M Misbakhun di Jakarta, Sabtu (2/6/2012) malam ini. "Dalam kasus Miranda S. Goeltom seharusnya KPK juga bisa melakukan sebuah upaya persuasi agar Miranda Bisa menjadi justice collaborator ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| Masalah Pelat Nomor bisa Turunkan Wibawa TNI Media Indonesia JAKARTA--MICOM: Ketua Setara Institute Hendardi menegaskan banyaknya kendaraan yang menggunakan pelat nomor kendaraan TNI merupakan tindakan yang melanggar hukum karena pembuatan pelat nomor TNI dilakukan di dalam lingkungan TNI. Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| ||
| 72 TKI Lepas dari Ancaman Hukuman Mati Metro TV News Demikian diungkapkan Juru Bicara Satgas dan Koordinator Advokasi Hukum dan Bantuan Litigasi Penanganan Kasus WNI/TKI di Luar Negeri yang Terancam Hukuman Mati, Humphrey Djemat dalam siaran pers Satgas yang diterima di Jakarta, Sabtu (2/6). Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| SBY Beber Pentingnya Batam Bagi Ekonomi dan Pertahanan JPNN.com "Pembangunan batalion marinir itu sangat penting untuk menjaga kedaulatan RI dan keamanan di Selat Melaka termasuk untuk mencegah kejahatan transnasional yang akan bekerjasama dengan penegak hukum lainnya," kata SBY. Ketika baru tiba di Pulau Nipah, ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| Publik Berharap KPK Perjelas Kasus Cek Pelawat KOMPAS.com Hal itu disampaikan anggota Komisi III DPR bidang hukum, Bambang Soesatyo, kepada Kompas, Sabtu (2/6/2012) di Jakarta. "Dengan menahan tersangka Miranda, publik berharap KPK bisa segera memperjelas konstruksi hukum kasus ini, serta segera ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| ||
| Perlu Grasi untuk Proklamator Soekarno Suara Merdeka CyberNews Guru Besar Fakultas Hukum UI ini juga menyampaikannya gagasan tersebut pada pengajian bertema Peran Tokoh Islam dalam Perumusan Pancasila di PP Muhammadiyah, Jumat (1/6) malam. Menurut Jimly, mengingat grasi merupakan kewenangan prerogatif presiden, ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| ||
| ||
| ICW Ancam Praperadilan Kejagung Padang Ekspres Jakarta, Padek—Keputusan Kejaksaan Agung (Kejagung) menghentikan perkara korupsi biaya akses sistem administrasi badan hukum (Sisminbakum) pada Kamis lalu (31/5) menuai protes. Indonesia Corruption Watch (ICW) pun bakal menggugat praperadilan ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| ||
| Usai Mijit, Nenek Diperkosa Pontianak Post Hal tersebut dikatakan Penasihat Hukum terdakwa, Gusti Mulyono Putra, SH saat ditemui Pontianak Post, Kamis (31/5) malam kemarin. Dikatakannya, dakwaan pertama oleh JPU yakni pelaku didakwa melanggar pasal 285 KUHP tentang perkosaan. Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| ||
| 75 Penjudi Digulung di Langkat Media Indonesia "Kami cukup banyak menangkap para pejudi dari berbagai kecamatan di wilayah hukum Polres Langkat," kata Kepala Satuan Reserse dan Kriminal Polres Langkat Ajun Komisaris Aldi Subartono di Stabat, Sabtu (2/6). Penangkapan para pejudi itu berkat kerja ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| Aneh, Politisi Senayan Coba Intervensi dalam Kasus Suap Semarang Detikcom Sangat aneh jika seorang anggota Dewan melakukan intervensi persoalan hukum. "Kalau benar informasi itu, sungguh sangat aneh," kata anggota Badan Pekerja Indonesia Corruption Watch (ICW), Emerson Yuntho, saat dihubungi, Sabtu (2/6/2012). Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| ||
| ||
| Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia Koran Sindo Bukan masalah hukum, undangundang, pro yustisia atau demokrasi, politik, atau yang lainnya, apalagi masalah kekuasaan. Pedagang kaki lima atau penghuni liar bantaran sungai yang digusur satpol PP jelas salah secara hukum karena melanggar perda dan ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| Kesehatan Anggota Sindikat Narkoba Inggris Memburuk KOMPAS.com Mungkin dia memikirkan anaknya, keluarganya, sehingga mempengaruhi proses recoverynya," ujar Kuasa Hukum tersangka, Suroso, saat ditemui di RS Trijata, Sabtu (02/06/2012). Saat mengunjungi kliennya Suroso membawakan "American food" yang biasa ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| Jimly: Daripada Grasi Buat Corby, Mending Buat Soekarno Detikcom Proses hukum yang mengambang terhadap Bung Karno tidak pernah jelas. Proses politik juga dianggap telah selesai seiring keluarnya TAP MPR XXXIII/MPRS/1967 tentang Pencabutan Kekuasaan Pemerintahan dari Presiden Soekarno. "Proses hukum terhadap Bung ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| Pendukung Yansen Harus Dengarkan Alasan Kejaksaan Pontianak Post "Begitu pula penggunaan hukum adat, ini juga harus dilihat. Apakah karena Yansen berasal dari suku Dayak sehingga hukum adat Dayak diberlakukan?" kata Stephanus, kemarin. Stephanus menuturkan prinsipnya adat Dayak berlaku ke luar dan ke dalam. Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| Oknum Polisi Tampar Warga Padang Ekspres Belum tuntas proses hukum terhadap kasus penganiayaan wartawan dan warga sipil yang dilakukan oknum Marinir, kasus serupa kembali terjadi. Jumat lalu (1/6) lalu sekitar pukul 14.00 WIB, seorang oknum Polisi berpangkat AKP yang bertugas di Mapolda ... Lihat semua berita mengenai topik ini » |
Kiat: Gunakan tnd minus (-) di depan istilah dlm kueri yang ingin dikecualikan.
Hapus lansiran ini.
Buat lansiran lagi.
Kelola lansiran Anda.
